Bogor, Upaya Pemkot Bogor dalam menangani kemacetan yang diduga disebabkan oleh ketidakteraturan transportasi angkot semakin gencar. Pendekatan lintas wilayah dan kerja sama dengan pejabat Provinsi juga diperkuat untuk mendukung rencana perubahan rute (rerouting) trayek angkot.
Marse Hendra Saputra, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bogor, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Kamis (4/1/2024). Langkah selanjutnya adalah melanjutkan rencana rerouting dengan Dishub Provinsi Jawa Barat pada Jumat pekan depan. Koordinasi ini dianggap penting karena rute Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) berada di bawah kewenangan Pemprov.
"Harapannya adalah mengubah rute tersebut ke depan, sehingga angkot tidak perlu melintasi pusat kota. Kami juga melihat bahwa trayeknya tidak efektif melalui jalur pusat kota," jelas Marse.
Dalam upaya penataan, Marse berencana membagi trayek angkot yang awalnya AKDP menjadi trayek masing-masing, antara Kota dan Kabupaten Bogor. "(Trayek) Kota sampai Ciawi dan (trayek) Kabupaten sampai Ciawi tinggal dikuatkan simpulnya," tambahnya.
Selain penataan angkot, Marse juga berkoordinasi dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) untuk mengatasi masalah kemacetan di Kota Bogor. Solusinya melibatkan penambahan 2 koridor Biskita Transpakuan.
"Kami akan memperkuat kolaborasi dengan BPTJ, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memaksimalkan penanganan. Pola kerja bisa melibatkan take over atau mengikuti pola lama. Pada hari Rabu kemarin, kami telah berdiskusi dengan Direktur Angkutan BPTJ. Dan kami sudah menyiapkan langkah-langkah jika tanggung jawabnya diserahkan ke daerah," paparnya.
